Home > News > Presiden Jokowi akan Tetapkan Pajak E-Commerce di 2020

Presiden Jokowi akan Tetapkan Pajak E-Commerce di 2020

By Marketing | October 29th 2019, 12:01:29 PM

Masih ada dua setengah bulan lagi sebelum 2019 berakhir. Namun, Persiden Joko Widodo sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk ditetapkan pada 2020 nanti, salah satunya yaitu penyetaraan perlakuan perpajakan untuk pelaku usaha konvensional dan perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce. Yes, artinya transaksi jual-beli online di e-commerce yang sebelumnya tidak dikenakan pajak, mulai tahun depan sudah dikenakan biaya pajak lho, Guys. Kebijakan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan dalam Rapat Pembukaan Masa Sidang I 2019-2020, di Gedung MPR-DRP Jakarta, tanggal 16 Agustus 2019 lalu.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan ini sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital seperti sekarang ini. Implementasinya yaitu dengan menempuh penyetaraan level playing field atau keadilan dalam berbisnis baik bagi pelaku usaha konvensional maupun pelaku e-commerce. Presiden juga menambahkan, penghimpunan pajak perlu dilakukan lantaran selama ini para pemain e-commerce masih banyak yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak kepada negara. Padahal, sebagai sesama pelaku usaha, mereka seharusnya turut membayar pajak selayaknya pelaku perdagangan fisik atau konvensional.

Penghimpunan pajak e-commerce yang direncanakan oleh pemerintah ini perlu dilakukan demi mengamankan target penerimaan atau pendapatan negara sebesar Rp2.221,5 triliun pada tahun 2020 mendatang. Angka tersebut meningkat sebesar Rp79 triliun atau 3,68 persen dari target tahun ini sebesar Rp2.142,5 triliun. Pemerintah mengupayakan pemungutan pajak dari kegiatan ekonomi digital yang dipastikan dengan pengenaan tarif pajak penghasilan dari setiap transaksi ekonomi digital akan tetap sama dengan kegiatan jual-beli konvensional. Hasilnya, pajak e-commerce diperhitungkan sebagai salah satu pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Sebenarnya, penghimpunan pajak e-commerce sudah menjadi wacana pemerintah sejak tahun lalu. Pada Maret 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sempat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berisi kewajiban dan mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak e-commerce. Namun, aturan tersebut kemudian dicabut pada Maret 2019, karena peraturan kerap disalahartikan sebagai pungutan pajak yang baru dan noise yang muncul begitu banyak dan menjadikan peraturan tersebut tidak produktif.

Selain menghimpun pungutan pajak e-commerce, pemerintah juga akan meningkatkan pendapatan pajak dari perbaikan layanan pajak sesuai dengan semangat reformasi perpajakan yang dicetuskan oleh pemerintahan Kabinet Kerja, yaitu berupa perbaikan administrasi, pengingkatan kepatuhan, serta penguatan bisnis data dan sistem informasi perpajakan. Di samping itu, dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan investasi, Presiden Jokowi memastikan pemerintah tetap akan menebar insentif pajak dengan cara memberikan perluasan tax holiday, tax allowance, investment allowance, super deductible tax, sampai pembebasan bea masuk dan subsidi pajak untuk industri padat karya. Semua langkah ini ditempuh pemerintah sebagai usaha untuk mengoptimalkan penerimaan baik dari sisi perpajakan maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Nah, Guys, sebagai warga negara yang baik, kita sudah seharusnya mendukung segala usaha pemerintah untuk membuat Indonesia lebih maju lagi dengan cara tertib pajak!  

More from News